Anggota Komisi V DPR RI Zigo Rolanda saat meninjau langsung kondisi jalan dalam kunjungan spesifik Komisi V DPR RI ke Kota Padang, Kamis (3/7/2025). Foto: Wilga/vel

PARLEMENTARIA, Padang - Anggota Komisi V DPR RI Zigo Rolanda menegaskan pentingnya peningkatan infrastruktur Jalan Bypass Padang guna mengantisipasi lonjakan aktivitas lalu lintas dan mendukung pengembangan wilayah pasca penetapan zona merah tsunami di sebagian wilayah Kota Padang.

Zigo menjelaskan bahwa perubahan pola hunian masyarakat dan arah pengembangan kota ke kawasan yang lebih aman dari ancaman tsunami telah mengakibatkan lonjakan penggunaan Jalan Bypass Padang, yang semula dirancang untuk kendaraan barang, kini menjadi jalur umum yang dipadati berbagai aktivitas masyarakat.

“Kondisi di Bypass Kota Padang ini, semenjak ditetapkan sebagai zona merah potensi tsunami, banyak masyarakat dan juga pemerintah kota mengalihkan permukiman dan perkantoran ke zona hijau. Nah, zona hijau itu berada di seberang bypass, sehingga jalan ini sekarang menjadi jalur umum yang padat,” ujar Zigo usai meninjau langsung kondisi jalan dalam kunjungan spesifik Komisi V DPR RI ke Kota Padang, Kamis (3/7/2025).

Dalam pertemuan dengan Wali Kota Padang, sejumlah usulan strategis disampaikan untuk menanggulangi kemacetan dan memperkuat konektivitas wilayah. Salah satu yang menjadi fokus adalah usulan pelebaran jalan dari empat lajur menjadi enam atau bahkan delapan lajur.

Bila pelebaran tidak memungkinkan, Pemkot dan Komisi V mendorong pembangunan jalur alternatif atau jalan baru yang menghubungkan Bungus–Dubek–Belimbing–Bandar Buat.

“Kita mendorong dua opsi: menambah lajur atau membuka jalan baru. Jalur dari Teluk Bayur (Bungus) ke Belimbing itu sangat dibutuhkan untuk mengurai kemacetan yang makin tinggi, apalagi arah pengembangan kota sekarang mengarah ke sekitar bypass, termasuk kawasan rumah sakit, mal, hingga pusat pelayanan publik,” jelasnya.

Legislator Fraksi Partai Golkar ini juga mengungkap bahwa pihaknya telah menerima pemaparan terkait studi kelayakan dan pembebasan lahan, namun menekankan perlunya pendalaman per segmen sepanjang lebih dari 27 kilometer jalur bypass yang menghubungkan Labuan Teluk Bayur hingga ke arah Bandara Minangkabau.

“Kami minta dari Kementerian PUPR untuk mengidentifikasi mana segmen yang paling krusial dalam mengurai kemacetan. Misalnya segmen dari Teluk Bayur ke Lubeg, atau dari Lubeg ke Ketaping dan arah Unand. Ini akan menjadi dasar skema pembiayaan bertahap berdasarkan kebutuhan mendesak,” pungkasnya. (we/aha)